Indopendent Hacking™

Learning, Infotaiment and Destroying

Hasil Program 100 hari Pemerintahan SBY – Boediono

belakangan ini banyak yang menilai bahwa SBY dan Boediono Telah gagal, banyak ormas ormas bahkan mahasiswa sekalipun melakukan demo dan menilai bahwa SBY Boediono telah gagal dan harus diberhentikan, saya akan menunjukan fakta-fakta, dan selanjutnya selakan agan-agan yang menilai

Jika kita lihat ke belakang saat awal dimulainya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sudah ditetapkan 15 program aksi penting yang akan dijalankan dalam 100 hari pemerintahan SBY. Ketetapan tersebut diambil dalam sidang paripurna ke-2 KIB II, Kamis (5/10/2009).
Ke 15 program prioritas tersebut adalah :

1. Pemberantasan mafia hukum di semua lembaga negara dan penegakan hukum. Seperti makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, pungutan tidak semestinya dan sebagainya yang rasa keadilan dan kepastian hukum.

2. Revitalisasi industri pertahanan. Perlu ada rencana induk dan arah revitalisasi sehingga bisa penuhi kebutuhan dalam negeri dan kontak sedang berjalan.

3. Penanggulangan terorisme. Peningkatan kapasitas dan restrukturisasi lembaga penanggulangan terorisme untuk lebih libatkan seluruh lapisan masyarakat.

4. Listrik. Memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik di seluruh Indonesia dalam lima tahun ke depan.

5. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan.Perumusan kembali rencana
induk untuk meningkatkan ketahanan pangan yang lebih terintegasi dengan faktor pendukung, irigasi, pupuk dan subsidi khusus bunga bagi petani.

6. Perindustrian. Memastikan revitalisasi industri pabrik pupuk dan gula yang meliputi penggunaan tekologi dan pembiayaannya.

7. Pembenahan keruwetan penggunaan tanah dan tata ruang. Terutama sinkroninasi antara UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Lingkungan Hidup serta tata perijinan dan penggunaan di lapangan.

8. Infrastructure. Prioritasnya pematangan rencana pembangunan ruas jalan-jalan yang penting antar propinsi dan di pulau besar. Termasuk fasilitas pelabuhan, dermaga, bandara dan infrastruktur perhubungan dan perikanan.

9. Pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang dikaitkan dengan KUR. Pemantapan rencana penyaluran KUR senilai Rp 10 trilyun dalam 5 tahun yang libatkan bank, swasta dan lembaga penjaminan.

10. Mobiliasi sumber pembiayaan di luar APBN & APBD untuk membiayai pembangunan. Ini terkait pembangunan infrastructure, listrik, ketahanan pangan yang klop dengan segi pembiayaan dan investasi.

11. Perubahan iklim dan lingkungan hidup. Yaitu intensifkan pemberantasan pembalakan hutan, menjaga hutan lindung dan mencegah kebakaran hutan serta kelestarian terumbu karang.

12. Reformasi Kesehatan. Prioritasnya bukan lagi berobat gratis melainkan sehat gratis bagi warga miskin. Maka fasilitas kesehatan masyarakat harus lebih diberi penguatan kapasitas dan kapabilitas.

13. Reformasi pendidikan. Memastikanya ada keterkaitan antara hasil lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha selaku pasar tenaga kerja.

14. Peningkatan kesiagaan penanggulangan bencana dengan membentuk satuan khusus dengan segala fasilitas dibutuhkan yang siap setiap saat diterjunkan ke berbagai lokasi bencana.

15. Sinergi antara pusat dan daerah yang bisa mencegah pemborosan.Sinergi meliputi jajaran pemerinta, kegiatan pembangunan ekonomi, kesejahetraaan, hukum dan keamanan.

Ke 15 program prioritas inilah yang perlu diketahui juga oleh masyarakat, sehingga kesenjangan antara informasi mengenai apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah dengan hasil yang telah dicapai dapat dipertemukan.

Bisa saja ada pihak-pihak yang melemparkan isu diluar dari apa yang dikerjakan oleh pemerintah, maka tentu saja tidak tercapai karena memang belum masuk program prioritas pemerintah. Akan tetapi bisa saja persoalan atau masalah tersebut ternyata mencuat yang bisa menjadi masukan bagi kinerja pemerintah berikutnya.

Beberapa program sebenarnya sudah mulai terlihat dan mengemuka di masyarakat, seperti :

Dibentuknya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang berhasil membongkar penjara mewah di rutan Pondok Bambu, yang menjadi inspirasi untuk memberantas mafia dan kolusi antara sipir dan para warga binaan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meresmikan pembangunan sejumlah infrastruktur di Jawa Timur. Pembangunan infrastruktur yang diresmikan SBY tersebut antara lain, pembangunan rumah susun sewa di Probolinggo dan Jember masing-masing senilai Rp 10,9 miliar. Pembangunan sistem pengadaan air minum di sejumlah wilayah di Jawa Timur senilai Rp 24,5 miliar. Serta pembangunan jalan lingkar Ngawi sepanjang 10,4 kilometer dengan biaya mencapai Rp 87,9 miliar.

Pemerintah akan membentuk badan penanggulangan terorisme. Badan ini tidak akan berada di bawah Menkopolhukam. “Untuk program yang akan dilaksanakan, pemerintah akan membentuk badan penanggulangan terorisme yang merupakan follow-up dari pemerintah dan DPR,” kata Menkopolhukam Djoko Suyanto usai evaluasi 100 hari SBY-Boediono di Kantor Wapres di Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (22/1/2010).

Masalah sering padamnya listrik menimbulkan komplain besar dari masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan restrukturisasi di tubuh PLN, dimana Dahlas Iskan, Dirut PLN yang baru diharapkan dapat menyelesaikan krisis listrik yang terjadi.

Rencananya, Presiden SBY akan mengeluarkan Peraturan Presiden(Perspres) Badan Nasional Penanganan Perbatasan (BNPP) dan Perpres tentang Komite Kemandirian Industri Pertahanan (KKIP) pada 28 Januari 2010. “Dua perpres ini akan dikeluarkan saat 100 hari kinerja Presiden dan Wapres, SBY-Boediono. Kedua perpres ini juga merupakan prioritas dalam program seratus hari ini,” kata Wakil Menteri Pertahanan, Letjen TNI Sjafrie Sjamsuddin, kepada wartawan di kantornya Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (25/1/2010) malam.

Tentu masih ada lagi program-program yang sudah dan sedang dijalankan tiap-tiap kementrian, namun dengan adanya kasus hukum dan politik yang mencuat seperti Kasus Penangkapan Tokoh KPK seperti Antasari, Bibit, Chandra, kasus Anggodo hingga Kasus Bank Century, berbagai program tersebut seperti tenggelam dan tidak terinformasikan kepada masyarakat.

Karena itu ada baiknya, pada 100 hari pemerintahan SBY-Boediono ini, masing-masing kementerian menyampaikan hasil yang telah dicapai terkait program prioritas yang dicanangkan sejak awal bertugas dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.

Tentu juga masyarakat diberikan kebebasan menyampaikan pendapat dan masukan dengan tujuan tentunya melanjutkan pembangunan, bukan menghentikan pembangunan nasional. Dengan demikian perlu juga dibuat suatu sarana atau fasilitas masyarakat dapat memberikan opini dan masukannya untuk kemajuan pembangunan nasional.

Silakan Beri komentarnya gan, kalo bisa bantu rate bintang yah, cendol juga gpp, heheheh

repost

January 29, 2010 - Posted by | Information

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: